Anggota Komisi IV DPR Tufiq Abdullah mengatakan, soal kualitas beras selalu muncul dalam rapat dengan Perum Bulog. Ini karena jangkaun Bulog sampai ke hulu sangat terbatas, sehingga memakai mitra. Mitra itu yang sesungguhnya harus professional, sebab kalau dibandingkan harga beras Bulog dengan di toko tani, kualitasnya lebih bagus di toko tani.

“ Makanya saya mengusulkan harus tegas menghadapi mitra. Kalau produk yang disuplai bagus maka dikasih reward. Tapi terhadap mitra yang tidak benar, itu harus ada sanksi dan diihentikan,” tegasnya di sela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Gudang Beras Bulog di Tarakan, Kaltim, Selasa (9/8).

Menurut Taufiq, kalau kondisinya seperti itu Bulog akan mengalami kesulitan, maka Bulog kerja sama dengan Gapoktan sehingga pengadaan langsung dari bawah. Persoalannya adalah kontrol kualitas karena dicoba ada satker (satuan kerja),  pengadaan di lapangan kurang bagus dimana melibatkan tentara sehingga ada tekanan pada petani agar jual ke Bulog.

Terkait dengan distribusi, mestinya sampai kepada yang berhak yaitu kategori miskin, tetapi di lapangan prakteknya dengan pengaruh kepala desa tidak hanya dibagi hanya kepada rakyat miskin, banyak pula warga yang mampu sebab kalau tidak dikasih marah. Ini problem lokal tetapi banyak terjadi.

 “ Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai. Di lapangan sering terjadi beras Bulog rastra itu oleh penerima tidak dimasak tapi dijual kembali. Celakanya, raskin dijual dipasar, di pasar dibeli seseorang, masuk lagi ke mitra lalu ke Bulog. Ini tidak banyak tapi harus diwaspadai,” tegasnya lagi.

Untuk banyak kasus, kualitas beras memang jelek. Pada saat kunjungan ke gudang Bulog berasnya bagus, tapi di lapangan seperti itu. “ Banyak teman menemukan kasus seperti itu. Karena itu saya  menekankan, Bulog harus profesional, dalam pengadaan harus benar-benar beras bagus, tidak boleh lagi muter-muter seperti itu. Harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkas politisi PKB ini.

Kepada Tim Komisi IV DPR diterima penjelasan bahwa di Gudang Bulog Tarakan berkapasita 3.500 ton dan stok saat ini lebih dari 2.000 ton sehingga cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 6 bulan ke depan masyarakat di Provinsi Kaltara.  (mp) Foto: Mastur/od